Sepanjangmengandung amar / diktum bersifat "constitutief" dan/atau yang berisi pernyataan "menolak permohonan", maka segala bentuk surat / pernyataan lisan / perbuatan suatu pejabat / lembaga negara, tidak terkecuali tidak memberi jawaban / tidak berbuat sesuatu pun, dapat dijadikan sebagai objek gugatan di PTUN. Halini dipertegas dengan Surat Ketua Muda MA Urusan Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara Tanggal 14 Oktober 1993 Nomor 222/Td.TUN/X/1993, yang menyatakan bahwa gugatan intervensi dapat diajukan paling lambat sebelum pemeriksaan saksi-saksi, hal mana untuk menghindari pemeriksaan persiapan yang harus diulangi lagi. 4.2 Dasar Pengujian UltraPetita adalah Putusan yang mengabulkan hal-hal yang tidak dituntut atau lebih dari yang dituntut. Dalam konteks hukum acara PTUN, sebagaimana diketahui, suatu Sengketa Tata Usaha Negara yang didahului dengan adanya surat gugatan yang menjadi dasar pemeriksaan di persidangan, surat gugatan tersebut terdiri atas dua bagian yaitu posita peradilantata usaha negara, yaitu: 1) Mekanisme eksekusi putusan pengadilan tata Contoh Kasus Putusan Peradilan Tata Usaha Negara Non Eksekusi Adapun yang menjadi objek gugatan adalah Surat Keputusan Bupati Kab. Dompu Keputusan Bupati Dompu Nomor : 814.3/009/BKD/2016 Tentang Pencabutan Keputusan Bupati Dompu Tanggal 21 September 2015 Berdasarkanuraian tersebut, Penggugat memohon kepada Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar Lampung untuk memeriksa, memutus serta menyelesaikan berdasarkan hukum, keadilan dan kebenaran, sebagai berikut: Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya. Kuasa dalam kasus perdata misalnya, berdasarkan Pasal 118 Het Herziene Indonesisch Reglemen/Reglemen Indonesia yang Diperbaharui ("HIR"), gugatan dapat dimasukkan oleh penggugat atau kuasa hukumnya. Jadi, apabila seseorang ingin beracara di peradilan perdata, ia tidak harus mewakilkan kepada advokat. Non Advokat Sebagai Penerima Kuasa PengadilanTata Usaha Negara Denpasar. Minggu, 01 Oktober 2023. Toggle navigation (0361) 236213 info@ Sesuai dengan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 076/KMA/SK/VI/2009, berikut dijelaskan tentang Syarat dan Tata Cara Penyampaian Pengaduan Pendampingan Zona Integritas menuju WBBM oleh Dirjen Badan Peradilan UndangUndang Nomor 51 Tahun 2009 tentang Peradilan Tata Usaha Negara; Pelayanan Gugatan. Pengadilan Tata Usaha Negara menerima gugatan dan gugatan perlawanan terhadap penetapan pemeriksaan pendahuluan (dismissal process). Surat gugatan tersebut diajukan oleh penggugat kepada petugas pada Meja Pertama di Pengadilan Tata Usaha Negara dimana Gugatancontoh surat gugatan makassar, kepada yth. ketua pengadilan tata usaha negara makassar. jl. raya pendidikan no.1 makassar. dengan hormat, yang bertanda. 📚 Bahwa fakta fakta diatas telah memenuhi ketentuan pasal 67 UU Peradilan TUN. Contoh Surat Gugatan. A Sistimatika UU Peradilan Tata Usaha UU tentang Peradilan Tata Usaha Negara ( UU N0. 5 tahun 1986 ) telah 2 (dua) kali mengalalmi perubahan yaitu dengan UU No. 9 tahun 2004 dan UU No. 51 tahun 2009. UU peradilan TUN mengatur 2 (dua) materi pokok : a. Susunan dan kedudukan pengadilan di lingkungan peradilan TUN. b. Hukum Acara Peradilan TUN 1ZWn.