melalui Surat Edaran Mendagri No.443.41/465/SJ tahun 2010 tentang pelaksanaan program malaria dalam mencapai eliminasi di Indonesia. Komitmen pemerintah ditunjukkan dalam salah satu indikator RPJMN 2015-2019. Salah satu strategi dalam pencapaian eliminasi malaria melalui Early Diagnosis and Prompt Treatment, yaitu penemuan Maksud dan tujuan Surat Edaran ini yaitu: a. Meningkatkan kepatuhan instansi pemerintah dalam melakukan pelaporan kinerja PNS. b. Menjadi pedoman bagi instansi pemerintah dalam melakukan pelaporan kinerja PNS. c. Memperoleh data valid penilaian kinerja seluruh PNS di Indonesia secara periodik. 3. Ruang Lingkup Tentang Pemberlakuan Pembatasan Kegiatan Masyarakat Level 3, Level 2, dan Level 1 Corona Virus Disease 2019 di Wilayah Jawa dan Bali.. Detail: Tipe: Dokumen; Format: PDF; Jumlah Halaman: 35 pelaksanaan Surat Edaran ini. 4) Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah melaporkan pelaksanaan Surat Edaran ini kepada Presiden Republik Indonesia. Demikian dapat disampaikan untuk menjadi pedoman dan dapat dilaksanakan sebagaimana mestinya. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 14 Desember 2022 KEPALA LEMBAGA KEBIJAKAN Sekretariat Ditjen Bina Keuangan Daerah. Direktorat Perencanaan Anggaran Daerah. Direktorat Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah. Direktorat Pendapatan Daerah. Direktorat Fasilitasi Transfer Dan Pembiayaan Utang Daerah. Direktorat BUMD, BLUD dan Barang Milik Daerah. Beranda /. Produk Hukum /. Surat Edaran. Surat Edaran Mendagri Nomor 821/5492/SJ tertanggal 14 September 2022 ini ditujukan kepada Gubernur, Bupati, dan Wali Kota di seluruh Indonesia. Dalam poin 4a tertera bahwa Tito memberikan persetujuan tertulis kepada Pj, Pelaksana tugas (Plt), dan Penjabat sementara (Pjs) Gubernur atau Bupati atau Wali Kota untuk memberhentikan atau memberikan Tersebab itu, arsip harus dikelola dengan baik dan benar. Petugas yang mengelola arsip disebut arsiparis. Menteri Dalam Negeri, pada 12 September 2022 menetapkan Permendagri Nomor 83 Tahun 2022. Peraturan tentang ' Kode Klasifikasi Arsip Di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri Dan Pemerintah Daerah' tersebut, diundangkan pada 23 September 2022. Perpres No 83 Tahun 2017 tentang KSPG. Peraturan Presiden No. 83/2017 tentang Kebijakan Strategis Pangan dan Gizi (KSPG) berisi kebijakan pangan dan gizi untuk mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. KSPG terdiri dari lima kebijakan di bidang 1) Ketersediaan pangan, 2) Keterjangkauan pangan, 3) Pemanfaatan pangan, 4 Dia menambahkan, Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 dilakukan pada 21 Provinsi dan 45 Kabupaten/Kota Level 4. Mendagri mengatakan, Inmendagri Nomor 25 Tahun 2021 ini dikeluarkan untuk merespons dan memitigasi peningkatan kasus di luar Jawa dan Bali yang substansinya tidak jauh beda dengan yang di Jawa-Bali. Menurutnya akan ada refocusing tahap berikutnya untuk kepentingan pilkada sebagaimana tertuang dalam Surat Edaran Mendagri terbaru. Hal ini merupakan konsekuensi yang harus dilaksanakan demi efektivitas dan efisiensi anggaran terutama bagi Aparatur Sipil Negara yang mendukung terlaksanya Pilkada di daerah ini. FkhzCR2.