Perbedaankarakter dan tradisi keorganisasian yang sangat besar di antara keduanya, membuat kedua HMI ini sulit disatukan kembali. HMI DIPO nampak lebih berwatak akomodatif dengan kekuasaan dan cenderung pragmatis, sementara HMI MPO tetap mempertahankan sikap kritisnya terhadap pemerintah. Sampai saat ini, HMI merupakan salah RihlahTarbawi. Assalamu'alaikum. Kepada selruh kader HMI di lingkungan HMI Cabang Kabupaten Bandung untuk ikut berpartisipasi dalam agenda RIHLAH TARBAWI yang akan di laksanakan pada : Hari/tanggal : Kamis - Sabtu, 14-16 Oktober 2010. Tujuan : Makam Lafran Pane ( Pendiri HMI ) di Jogjakarta. Dengan cara mendaftarkan diri pada panitia di stand Denganatau tanpa inisiasi, dengan atau tanpa kesadaran Tuhan -- Guru Ching Hai ”] [ Cinta sejati berarti pihak lainnya tidak merasa kita itu ada, bahwa kita tidak berada di sekitarnya, tidak mengambil ruangannya, tidak membuatnya merasa terikat. Sejaksaat itu, HMI terbagi menjadi dua. Pertama, HMI DIPO (terletak di Jalan Diponegoro Jakarta) dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi). Setelah Orde Baru berakhir, tahun 1999, HMI kembali menerapkan asas Islam di dalam organisasinya. Namun, hal ini tidak lantas membuat HMI DIPO dan HMI MPO bersatu, karena adanya perbedaan HMIyang merupakan organisasi mahasiswa Islam terbesar akhirnya pecah menjadi dua kubu yakni HMI Dipo di bawah pimpinan Harry Azhar Aziz yang kemudian dilanjutkan oleh M. Saleh Khalid dan HMI MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) di bawah pimpinan Eggie Sudjana. Kubu Dipo menerima Pancasila sebagai satu-satunya asas sedangkan HMI MPO menolak HMIMPO Alor Raya, Kalabahi, East Nusa Tenggara. 1,056 likes · 11 talking about this. HMI MPO Cabang Alor didirikan pada 02 September 2020 bertempat Perbedaanfriksi yang terjadi di tubuh Hmi ini bukanlah hal yang baru, jauh-jauh hari hadirnya Hmi MPO (Majelis Penyelamat Organisasi) yang merupakan hasil dari perpecahan Hmi menjadi dua yaitu Hmi DIPO dan Hmi MPO merupakan satu 882Likes, 67 Comments. TikTok video from Handri Kusuma Kusuma (@handrikusumakusum): "Yang konsolidasi PB HMI yg panas oligarki dan buzzer #hmi #hmindonesia #kahminasional #buzzer #hidupmahasiswa #aksi11april2022". Yang Konsolidasi aksi serentak PB HMI MPO & Cabang se-indonesia | yang panas Buzzer | buzzer | . suara asli - ᘜ卂ㄥ卂几ᘜ 尺乇丂ㄒㄩ🌀. sayaingin menjawab salah kaprah minami dalam menganalisa dan mengutip. artikel anda yang berjudul "Yth. Ketua Umum PB HMI : Menggugat Kadar Iman dan HMI MPO dan HMI Dipo, belum Islah: tanggapan artikel Minami - Kompasiana.com LampuHijau - Dualisme internal Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Dipo tidak lepas dari sorotan publik akhir-akhir ini. Ada yang kubu Ketua Umum Pengurus Besar (PB) HMI Raihan Ariatama, dan kubu Pejabat (Pj) Ketum Abdul Muis Amiruddin. Ketua Bidang Perguruan Tinggi, Kemahasiswaan dan Pemuda (PTKP) PB HMI kubu Pj Muis, Rich Hilman Bimantika mengaku Zf91O. Views 7,239 Gerakan sejumlah kader HMI-MPO di Universitas Negeri Makassar UNM untuk melakukan pembaharuan dan penyegaran di tubuh HMI-MPO dalam lingkup UNM, harus dilihat sebagai sikap kritis atau koreksi atas fenomena yang terjadi di HMI-MPO dewasa ini, baik di level Cabang Makassar maupun di tingkat nasional. Gerakan itu berangkat dari kenyataan memilukan bahwa eksistensi HMI-MPO di UNM benar-benar telah sampai di titik nadir. Gerakan ini juga dilandasi oleh perlunya HMI-MPO di UNM diproteksi dari paparan konservatisme agama dan pragmatisme-politis yang belakangan begitu kuat melanda HMI-MPO. Bagi gerakan HMI-MPO di Cabang Makassar, UNM sendiri merupakan kampus yang memiliki persentuhan historis dan ideologis yang demikian kuat dengan HMI-MPO sejak dari dulu. Setidaknya ada tiga alasan kenapa HMI-MPO di UNM perlu dirawat dengan baik. Pertama, UNM dulu bernama IKIP Ujung Pandang merupakan kampus legendaris bagi eksistensi dan perjuangan HMI-MPO di Makassar di era Orde Baru dan awal Reformasi. Pasca HMI-MPO mendeklarasikan diri di Makassar sekitar tahun 1990, seluruh komisariat di lingkungan UNM langsung bergabung dengan HMI-MPO. Adalah Sulhan Yusuf yang menjabat Ketua Umum HMI Korkom IKIP Ujung Pandang ketika itu, yang juga merupakan deklarator HMI-MPO di Makassar. HMI Korkom IKIP UP dan komisariat-komisariatnya yang semula netral atas dualisme HMI di tingkat pusat, langsung beralih menjadi HMI-MPO usai deklarasi HMI-MPO Makassar. Tak ada satu pun kampus di Makassar yang melakukan hal yang sama. Sebagian besar komisariat dan Korkom yang terbentuk kemudian, dibangun nyaris dari nol bahkan dari nol sama sekali. Perpindahan revolusioner yang dilakukan HMI Korkom IKIP UP beserta komisariat-komisariatnya itu merupakan sumbangan terbesar HMI IKIP/UNM terhadap eksistensi HMI-MPO Cabang Makassar hingga hari ini. Kedua, UNM menjadi satu-satunya kampus besar di Makassar di mana kader-kader HMI-MPO berpengaruh sangat kuat baik secara kultural maupun struktural di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, dari level jurusan, fakultas, hingga universitas—kendati dalam 10 tahun terakhir hal itu kian melemah. Jabatan-jabatan struktural kemahasiswaan di IKIP/UNM seperti Senat Mahasiswa, BPM, maupun BEM/MAPERWA di semua level, banyak diduduki oleh kader-kader HMI-MPO, utamanya di penghujung Orde Baru dan awal Reformasi. Tradisi yang kuat dan panjang akan pengaruh atas lembaga-lembaga intra-kampus itu oleh anak-anak HMI-MPO hanya berlangsung di IKIP/UNM, dan nyaris tak ditemukan di kampus-kampus besar lainnya di Makassar. Sikap kritis yang tumbuh di lingkungan HMI-MPO terhadap Orde Baru lantas ditularkan oleh anak-anak HMI-MPO itu ke lembaga-lembaga intra-kampus IKIP/UNM, yang menyebabkan kampus IKIP UP menjadi salah satu pelopor utama di awal-awal gerakan Reformasi 1998 di Makassar. Ketiga, UNM dapat disebut sebagai benteng terakhir bagi Islam yang berwatak pluralis dan inklusif di tubuh HMI-MPO Cabang Makassar. Di UNM, anak-anak HMI-MPO berhasil mendirikan tahun 1994 dan mengawal sebuah lembaga dakwah kampus LDK tingkat universitas, bernama UKM LKIMB UNM, yang merupakan satu-satunya LDK di Makassar, bahkan mungkin di Indonesia yang mengusung Islam pluralis dan inklusif. Di tengah eksisnya LDK-LDK di PTN-PTN se-Indonesia yang beraliran salafi, Ikhwanul Muslimin, maupun Hizbut Tahrir, UKM LKIMB adalah LDK yang berdiri tegak sendirian mengusung “Islam Keindonesiaan” yang dasar pemikirannya salah satunya berpijak pada pemikiran Nurcholish Madjid seorang raksasa pemikiran Islam di Indonesia yang merupakan mantan Ketua Umum PB HMI. UKM LKIMB pula tampaknya satu-satunya LDK dari PTN besar se-Indonesia yang berada di bawah pengaruh HMI-MPO hingga hari ini. Wabah di Tubuh HMI-MPO Anak-anak HMI-MPO di UNM utamanya beberapa alumninya, tentu tidak memiliki cara pandang yang tunggal dalam melihat fenomena yang berkembang di HMI-MPO Cabang Makassar maupun PB HMI. Sebagian dari mereka tak mempersoalkan fenomena yang ada, bahkan memberikan dukungan atas itu. Namun demikian, saya dan beberapa kawan yang masih terus tersambung hingga saat ini dengan anak-anak HMI-MPO yang aktif di lembaga-lembaga intra-kampus UNM, memandang bahwa apa yang terjadi di tubuh HMI-MPO dewasa ini perlu dikoreksi. Bagi kami, setidaknya ada empat penyakit yang demikian mewabah di tubuh HMI-MPO, baik di Cabang Makassar maupun di PB, yaitu Pertama, konservatisme agama. Di HMI-MPO Cabang Makassar khususnya, pengaruh konservatisme agama mulai menguat kembali dalam tahun-tahun terakhir, dibawa oleh sejumlah alumni HMI-MPO yang berideologi “islamis”—yaitu mereka yang memperjuangkan formalisasi syariat Islam di Indonesia baca Negara Islam atau Negara Syariat dan di dunia baca khilafah islamiyah. Kelompok ini mengusung Islam yang eksklusif, intoleran, sektarian, serta memusuhi kemajuan dan kebebasan berpikir. Selain bermaksud menanamkan watak pemikiran keislamannya di HMI-MPO, tujuan mereka yang lain adalah menyingkirkan anggota dan alumni HMI-MPO yang tidak sejalan dengan mereka yang mereka labeli secara sewenang-wenang sebagai “syiah”, “liberal”, dan “komunis”. Belakangan, mereka berupaya dan berhasil mengangkangi latihan-latihan kader, utamanya Basic Training HMI-MPO, dengan turun tangan mengatur siapa yang boleh dan siapa yang tidak boleh membawakan materi di Basic Training. Akhirnya merekalah yang banyak mengisi materi-materi latihan-latihan kader itu. Celakanya, mereka membawakan materi dengan tidak berpedoman pada Khittah Perjuangan HMI, melainkan semata-mata menyampaikan sikap-sikap atau pemikiran keagamaannya sendiri yang konservatif tadi. Materi yang mereka sampaikan pun bersifat indoktrinatif, narasinya sempit dan kerdil, serta miskin diskursus intelektual lantaran mereka memang rata-rata bukan pembaca buku yang rakus. Kedua, infiltrasi ormas kepemudaan tertentu. Di HMI-MPO Cabang Makassar, tahun-tahun terakhir ini, sejumlah pegiat ormas kepemudaan tertentu berupaya mencengkramkan pengaruhnya. Mereka secara pelan membajak satu per satu anggota HMI-MPO untuk dijadikan anggota ormasnya. Mereka menjadikan HMI-MPO sebagai ladang untuk merekrut anggota ormasnya. Yang mereka rekrut adalah anggota aktif HMI yang menjadi tulang punggung perkaderan dan kelembagaan HMI Cabang Makassar. Akibatnya apa? Anggota HMI-MPO yang direkrut itu akhirnya tersita pula waktunya untuk mengurus ormas tersebut, di samping bahwa watak pemikiran dari ormas ini juga menguasai alam pikiran pengurus HMI-MPO. Sungguh celaka dua belas lantaran ormas kepemudaan ini sangat berbeda ideologinya dengan corak pemikiran Khittah Perjuangan serta identitas dan independensi HMI-MPO, sebab mereka cenderung pragmatis-politis, sektarian, dan mengusung politik identitas dalam gerakannya. Ketiga, politik partisan dan infiltrasi ormas alumni HMI-MPO. Politik partisan di lingkungan HMI-MPO kultural maupun “stuktural” terlihat dengan jelas pada Pilgub DKI Jakarta 2017. Memang tak ada sikap resmi organisasi HMI-MPO PB hingga Komisariat untuk mendukung Anies Baswedan di Pilgub itu, namun jamaah HMI-MPO bisa dikatakan secara mayoritas merupakan pendukung fanatik Anies. Sebagian mendukung Anies karena Anies merupakan alumni “asli” HMI-MPO, sebagian yang lain karena faktor politik identitas atau karena faktor kedua-duanya. Alumni HMI-MPO utamanya yang berdomisili di Jakarta dan juga anggota aktif HMI-MPO terjun langsung di lapangan melalui apa yang diistilahkan sebagai “Gerakan Turun Tangan” untuk memenangkan Anies, dan berhasil. Di masa Pilgub itu pulalah konservatisme agama dan narasi politik identitas disuarakan secara lantang dan serius oleh sejumlah anggota aktif dan alumni HMI-MPO seperti yang banyak jejaknya di media sosial. Sikap partisan di lingkungan HMI-MPO secara luas, yang tidak lain adalah mengusung dan mendorong Anies Baswedan menempati posisi-posisi penting pemerintahan baca menteri, gubernur, presiden, mulai menguat sejak sekumpulan alumni mendirikan ormas Barisan Nusantara BN. Ormas ini boleh dikata “Anies-minded” atau “Anies-sentris”, padahal Anies sendiri bukanlah orang yang berkeringat apalagi berdarah-darah di HMI-MPO dari level paling bawah hingga pusat. Tak ada rekam jejak Anies yang meyakinkan di HMI-MPO secara kultural maupun struktural utamanya sejak ia masih berstatus anggota aktif HMI-MPO. Ormas BN sendiri mendefinisikan dirinya sebagai “perkumpulan orang yang berupaya memelihara kewarasan kelas menengah dan asa atas masa depan negeri”. Dari definisi itu saja tampak bahwa ormas ini merupakan gerakan elitis. Soal kata “kewarasan kelas menengah” ini akan saya bahas di artikel tersendiri kalau ada waktu karena agak mengusik nalar-diskursif saya. Dan upaya ormas ini mengusung Anies lebih cenderung dilatari oleh faktor pertemanan konco, kroni, bukan karena Anies punya gagasan besar yang benar-benar cemerlang. Karena Anies cukup menjual untuk didorong, maka didoronglah. Jadi, benar-benar pragmatis! Ibaratnya, Anies itu jarumnya dan BN itu adalah benangnya; ke mana Anies pergi, ke situ pula BN mengikutinya. Anies ikut Konvensi Partai Demokrat, ya BN ikut ke situ pula; Anies dukung Jokowi-JK, ya BN pro-Jokowi-JK; Anies direshuffle Jokowi, ya BN “bersikap kritis terhadap Jokowi” kata tokoh BN; Anies memanfaatkan politik identitas, ya BN menutup mata saja; dan seterusnya. Sikap-sikap politik BN itu cukup mengontaminasi HMI-MPO, terutama karena tokoh-tokoh BN adalah patron di lingkungan Cabang dan PB; mereka aktor-aktor heroik yang cukup diidolakan oleh anak-anak HMI-MPO utamanya di masa silam termasuk oleh saya juga. Hal ini diperparah oleh sikap pengurus HMI-MPO yang sulit menjaga jarak dengan tokoh-tokoh BN itu disebabkan oleh faktor kedekatan personal, hubungan senior-junior, pembangunan networking, dan sumber finansial bagi HMI. Keempat, politik praktis. Pada Kongres HMI-MPO periode-periode belakangan ini, aroma politik transaksional kian menyengat hidung. Isu-isu mengenai politik uang money politics sangat marak diungkap oleh sejumlah peserta Kongres, kendati sangat sulit dibuktikan sebab tak ada dari peserta Kongres itu yang berani bersaksi secara jujur dan terbuka. Bentuk politik uang itu utamanya berupa janji pemberian tiket pulang ke daerah masing-masing bagi delegasi Kongres. Para kandidat yang suaranya kuat di Kongres itu, umumnya bekerja jauh-jauh hari sebelum Kongres dimulai. Pencalonan mereka dilakukan secara sistematis bak politisi profesional, mulai dari menggalang dana kampanye, mendekati dan melobi alumni-alumni berpengaruh di cabang-cabang, minta restu ke alumni-alumni yang cukup populer, hingga membentuk tim sukses yang beroperasi secara teknis di lapangan. Di antara kandidat yang bertarung di Kongres itu memang punya pengalaman bekerja sebagai tim sukses di pilkada ataupun pemilu, bahkan ada di antaranya yang jelas-jelas merupakan anggota partai politik. Saya sendiri memperoleh informasi yang tampaknya cukup meyakinkan tentang salah seorang kandidat Ketum PB yang menemui seorang tokoh daerah untuk menggalang dana pencalonannya sebagai Ketum PB, dan oleh tokoh daerah tersebut ia diberi sejumlah uang yang nominalnya cukup besar. Dan patut diduga kuat bahwa sang kandidat Ketum PB tersebut menemui lebih dari satu tokoh yang bisa memberinya donasi untuk biaya kampanyenya di Kongres. Itulah yang membuat saya cukup mempercayai isu seputar politik uang di Kongres HMI-MPO meskipun tak bisa saya buktikan. Di masa lalu, sesungguhnya para politisi semacam ini memang ada di HMI-MPO, tapi jumlahnya kecil dan pengaruhnya juga kurang signifikan, utamanya karena model kayak begini dimusuhi oleh anak-anak HMI-MPO. Kenapa? Karena standar moralitas anak-anak HMI-MPO di zaman lalu memang sangat tinggi. Tapi entah kenapa belakangan justru mereka mendapat panggung, diusung, bahkan dipilih di dalam Kongres. Cabang-cabang HMI-MPO pun kelihatannya tak mempersoalkan lahirnya fenomena baru semacam ini, entah karena mereka lugu, pandir, ataukah karena memang ikut menikmatinya. Suksesi di Kongres ke-32 Kongres HMI-MPO ke-32 di Kendari beberapa waktu lalu memberikan gambaran betapa HMI-MPO kian meninggalkan watak aslinya yang ideologis-intelektualis sebagaimana tertuang dalam dokumen Khittah Perjuangan serta tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI, menjadi berhaluan pragmatis-politis. Dua orang kandidat yang bertarung tercatat pernah terlibat politik praktis, baik sebagai anggota parpol maupun sebagai ketua tim sukses sayap pemuda untuk kandidat gubernur di pilkada, yang dikuatkan oleh bukti-bukti berupa foto dan jejak digital di dunia maya. Anehnya, hal itu dimaklumi dan diterima belaka oleh cabang-cabang HMI-MPO tanpa sikap kritis yang memadai. Siapa pun dari tiga kandidat yang maju itu, kemudian terpilih, ya sebenarnya sama saja, tidak ada yang lebih baik dari yang lain. Dan benar saja, Ketua Umum PB yang terpilih adalah sosok yang secara integritas sangat dipertanyakan, dan secara perkaderan dan perjuangan di HMI-MPO boleh disebut nol besar. Affandi Ismail, Ketum PB yang terpilih itu, merupakan junior saya di UNM—juga di IPMIL sebuah organ mahasiswa daerah—tapi dia masuk UNM di tahun ketika saya sudah tamat. Saya kenal dengan dia, tapi kenal begitu saja, bukan kenal secara akrab. Saya justru tidak tahu kalau dia anak HMI-MPO, setahu saya malah dia anak HMI-Dipo dan banyak bergaul dengan anak-anak HMI-Dipo. Saya baru tahu dia anak HMI-MPO ketika secara tiba-tiba ia dimasukkan dalam kepengurusan PB HMI-MPO. Di panflet kampanyenya yang tersebar di medsos, tertulis bahwa ia LK I di Cabang Makassar 2011, LK II di Cabang Palu 2013, LK III di Cabang Yogyakarta 2016, dan SC di Cabang Jakarta 2017. Di UNM dia kuliah di jurusan Teknologi Pendidikan angkatan 2005. Dalam 2-3 hari ini saya menggali informasi dengan menghubungi beberapa orang yang cukup mengenal dia selama dia kuliah di UNM. Dari informasi-informasi itu saya secara subjektif menyimpulkan bahwa dia merupakan sosok yang cukup kontroversial dalam aspek integritas sejak dia masih kuliah. Boleh dikata, dia adalah seorang “pemain”. Dia juga rupanya petualang organisasi kemahasiswaan. Cukup banyak organisasi kemahasiswaan ekstra-kampus yang dia masuki, HMI-MPO hanya salah satunya. Sebelum masuk HMI-MPO, ia terlibat lama di sebuah organisasi berhaluan Marxis yaitu Pembebasan—meski namanya mirip, organ ini beda dengan Gema Pembebasan yang berhaluan Hizbut Tahrir. Kalau dia masuk HMI-MPO tahun 2011, maka secara hitung-hitungan sederhana ia baru menjadi anggota formal HMI-MPO di tahun keenam ia kuliah, ya sekitar semester 12, dan setahun kemudian ia tamat dari kampus. Dengan demikian, praktis ia tidak berkarier secara berkeringat di komisariatnya. Apalagi Komisariat FIP UNM di tahun-tahun itu memang kurang bergairah. Sepanjang pengetahuan saya, dia juga tidak pernah aktif di kepengurusan cabang apalagi Badko. Ketika ia terpilih di Kongres, tidak sedikit warga HMI-MPO Cabang Makassar yang bertanya-tanya tentang dia. Hal itu wajar belaka lantaran ia memang tidak dikenal, asing sama sekali di lingkaran inti warga HMI-MPO Makassar. Oleh karena rekam jejaknya di kepengurusan HMI-MPO yang bisa disebut nihil itulah sehingga di panflet kampanyenya untuk pencalonan Ketum PB ia hanya menampilkan riwayat pendidikan di HMI beserta gelar akademiknya yang cukup panjang—seolah-olah deretan gelar akademiknya itu menduduki tempat istimewa dalam tradisi HMI-MPO tanpa mencantumkan riwayat organisasinya di HMI. Affandi pertama kali masuk struktur PB HMI-MPO di era PB HMI dipimpin oleh Fauzi. Kehadiran Affandi di kepengurusan PB itu cukup membantu Fauzi dalam menjalankan PB HMI, utamanya karena Affandi konon cukup berjasa dalam mendatangkan donasi untuk kepengurusan. “Keringat” Affandi untuk HMI-MPO secara struktural tampaknya dalam hal membantu Fauzi untuk urusan donasi tersebut. Fauzi sendiri sepertinya punya semacam “utang budi” kepada Affandi karena hal demikian. “Keringat” dan “darah” Affandi untuk perkaderan dan kelembagaan HMI-MPO kalau mau dihitung-hitung ya tidak signifikan. Dia tidak pernah memimpin komisariat, korkom, cabang, badko, dan lembaga kekaryaan HMI, setidaknya sebagai presidium di struktur itu. Jadi staf bidang pun kayaknya tidak pernah. Dia sama sekali tidak pernah banting tulang untuk mendampingi kader-kader baru, membina komisariat dan korkom, mengurus cabang, membina atau membuka cabang-cabang baru, dan seterusnya. Karier kepemanduannya pun di latihan-latihan kader HMI-MPO bisa dikatakan nol besar. Dia baru ikut Senior Course tahun 2017, di mana setahun kemudian ia sudah ikut bertarung sebagai caketum PB HMI-MPO di Kongres ke-31 di Sorong. Lantas, hanya berselang tiga tahun saja ia menyandang predikat sebagai lepasan SC, ia sudah terpilih menjadi Ketua Umum PB HMI. Wah, luar biasa! Pertanyaannya sudah berapa LK-LK yang dia pandu, baik sebagai pemandu magang, pemandu biasa, maupun koordinator pemandu?; sudah berapa LK I dan LK II di mana ia bertindak sebagai pemateri, utamanya materi Khittah Perjuangan? Parahnya lagi, kelulusan SC-nya pun belakangan dipersoalkan oleh HMI Cabang Jakarta, tempatnya mengikuti SC, lantaran konon ia tidak memenuhi syarat jumlah training HMI yang mestinya dipandu. Dari situ kita bisa lihat bahwa Affandi tidak memiliki pengalaman apa-apa soal kepemanduan di HMI-MPO. Padahal, rekam jejak kepemanduan dalam diri seorang kaderlah yang akan menunjukkan sejauhmana tingkat kematangannya dalam ber-HMI-MPO. Salah satu identitas HMI adalah sebagai “organisasi perkaderan”. Dan salah satu bentuk perkaderan di HMI-MPO adalah latihan-latihan kader. Karier kepengaderan Affandi yang sangat prematur itu membuat saya berkesimpulan bahwa ia mungkin saja sudah membaca Khittah Perjuangan serta dokumen tafsir asas, tujuan, usaha, dan independensi HMI-MPO, tapi saya yakin ia tak menjiwainya sama sekali. Kenapa? Jika saja ia menjiwainya secara penuh maka, menyadari rekam jejak kekaderan dan kejuangannya di HMI-MPO yang seperti itu, semestinya ia akan tahu diri untuk tidak mencalonkan diri baik di Kongres ke-31 maupun Kongres ke-32. Sayangnya, ia kurang peka barangkali juga bebal? terhadap rasa tahu diri itu. Lolosnya tiga kandidat bermasalah Ketum PB di Kongres ke-32 adalah sebuah kecolongan bagi HMI-MPO, dan terpilihnya Affandi sebagai Ketum PB HMI-MPO adalah sebuah kekonyolan. Karena faktor keluguan atau mungkin juga kepandiran? dari delegasi-delegasi cabang yang hadir di Kongreslah yang menyebabkan hal itu terjadi. Cabang-cabang kita kurang/tidak memiliki kepekaan keintelijenan yang memadai untuk mengendus keberadaan para penyusup alias “orang asing” yang bergerak menumpang dan memengaruhi jalannya Kongres. Di lain sisi, standar moral yang digunakan oleh cabang-cabang untuk menilai tiap-tiap kandidat begitu rendah, untuk tidak menyebutnya diobral murah, sehingga kandidat-kandidat yang sesungguhnya moralitasnya berada di bawah standar menurut ukuran standar lama HMI-MPO yang sakral itu, akhirnya bisa lolos seleksi. *** Ada yang bertanya pada saya “Karena tampaknya HMI-MPO mulai tercemar dan tersusupi, lantas apa yang harus dilakukan untuk menyelamatkan HMI-MPO yang dulunya merupakan majelis penyelamat dan bagaimana memulainya?” Ah, saya bingung dan gamang menjawab soal itu. Perasaan saya sendiri campur aduk antara marah, muak, kecewa, prihatin, dan malu. Duh! Kawan, angkat gelasmu dan bersedihlah bersama-sama! KENDARI – Sarasehan Keumatan dan kebangsaan Kongres Ke XXXII Himpunan Mahasiswa Islam HMI MPO dipastikan akan menjadi sejarah penyatuan HMI yang selama ini terbelah dua, ditengah peserta Kongres HMI MPO, Kedua Tokoh HMI tersebut adalah Prof. Dr. Hary Azhar Azis selaku Ketua Umum PB HMI Periode 1983-1986 dan Dr. Eggy Sudjana, SH. Selaku Ketua Umum PB HMI MPO Pertama Periode 1986-1988 Keduanya menyampaikan keinginan mereka agar HMI kembali dapat bersatu, dan moment tersebut langsung disaksikan oleh Ketua Umum PB HMI MPO Zuhad Adji dan Pejabatan Ketua Umum PB HMI Arya Kharisma Hardy. Pada kesempatan tersebut Eggy Sudjana menyampaikan bahwa sudah saatnya HMI bersatu, jika dizamannya bersama Hary Azhar Azus HMI terbelah menjadi 2 dua, yakni HMI MPO dan HMI DIPO, maka dizaman Zuhad adji dan Arya Kharisma Hardy saatnyalah HMI menjadi satu. Baca Juga HMI Tantang Polda Sulsel Tangkap Pelaku Tambang Liar di DAS JeneberangDiterima Ketua DPRD Sulsle, HMI Sulselbar Serahkan Rekomendasi Hasil FGDTolak BBM Naik, HMI Gowa Raya sebut Jokowi-Ma’ruf Zalimi Rakyatnya“Jika zaman kami HMI terpecah, maka dizaman kalian berdualah HMI kembali bersatu”, katanya, sontak tepuk tangan peserta kongrespun ikut menggema. Hal senada juga disampaikan Hary Azhar Azis dihadapan ribuan kader HMI MPO didalam forum kongres, menurutnya secara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI sebab kedua-duanya berazaskan Islam, Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Ia pun menegaskan bahwa ditataran Senior HMI tidak ada lagi HMI MPO dan HMI, sehingga secara tidak langsung itu merupakan Isyarat keinginan HMI harus bersatu. “Secara identitas tidak ada lagi yang membedakan antar HMI MPO dan HMI sebab kedua-duanya berazaskan Islam, Jika bisa bersatu, mengapa harus dua. Meski dulu sempat bersitegang, namun Saya dan Kang Eggy saat ini kembali mesra, terus masa kalian masih terpecah dua. Sudah saatnyalah HMI bersatu kembali”, Ucapnya. Perlu diketahui Sejarah terbelahnya HMI disebabkan UU Nomor 3/1985 yang disahkan pada 19 Februari 1985 mengharuskan Pancasila menjadi asas tunggal dalam setiap organisasi. “Dalam rangka ini dan demi kelestarian dan pengamalan Pancasila, kekuatan-kekuatan sosial politik khususnya Partai Politik dan Golongan Karya harus benar-benar menjadi kekuatan sosial politik yang hanya berasaskan Pancasila sebagai satu-satunya asas. Pancasila yang dimaksud dalam Undang-undang ini ialah yang rumusannya tercantum dalam Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945.” Demikian bunyi penjelasan UU Nomor 3/1985 yang menggantikan UU Nomor 3/1975 tersebut. Pada saat itu HMI terbelah menjadi dua pasca diselenggarakannya Kongres ke-15 HMI di Medan pada tahun 1983. Pada tahun 1986, HMI yang menerima azas tunggal Pancasila dengan pertimbangan-pertimbangan memilih beralih azas dari Islam ke pancasila, selanjutnya HMI pihak ini disebut sebagai HMI DIPO, dikarenakan bersekretariat di Jalan Pangeran Diponegoro Jakarta Dengan Ketua Umum PB HMI Saat itu adalah Hary Azhar Azis. Sedangkan HMI yang tetap mempertahankan azas Islam kemudian dikenal dengan istilah HMI MPO Majelis Penyelamat Organisasi dengan ketua Umum PB HMI Aggy Sudjana. Karena alasan untuk menyelamatkan HMI dari ancaman pembubaran oleh rezim Orde Baru, maka melalui Kongres Padang disepakatilah penerimaan asas tunggal Pancasila. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Hingga saat ini upaya untuk menyatukan HMI kembali sedia kala terus dilakukan dan pertemuan ini akan menjadi pondasi awal bersatu kembali Rls Setelah penerimaan azas tunggal itu, HMI yang bermarkas di Jalan Diponegoro sebagai satu-satunya HMI yang diakui oleh negara. Namun pada Kongres Jambi 1999, HMI DIPO kembali ke kepada asas Islam. Namun demikian, HMI DIPO dan HMI MPO tidak …, Dalam Perkembangannya Himpunan Mahasiswa Islam kemudian terpecah menjadi dua karena upaya Orde Baru dalam meletakkan asas tunggal pancasila, yang merapat pada kekuasaan Orde Baru disebut HMI Dipo dan yang tetap sesuai asas Islam adalah HMI MPO , namun keduanya tetap menyebut sebagai HMI dalam dokumen organisasi. Daftar Ketua Umum HMI, Yang saya dengar terdapat juga teman-2 Dipo . Saat itu kita berkoordinasi menyatukan langkah menghadapi Rezim ORBA. Tidak ada saling memaki antara Dipo dan MPO . Jika Mas Awalil atau Mas Lukman Hakim yang masih merasakan dampak perpecahan HMI MPO dan Dipo saja tidak pernah terlontar kebencian dari sikapnya., 18/05/2013   Karena itu, ia mengecam perpecahan yang terjadi di tubuh HMI sehingga muncul sebutan HMI Majelis Penyelamatan Organisasi MPO dan HMI Diponegoro Dipo . HMI MPO muncul pada Maret 1986, sebagai wujud protes kader yang tak puas dengan keputusan HMI menerima Pancasila sebagai asas tunggal organisasi., Tradisi kooperatifnya dengan Golkar dan kedekatanya dengan kebanyakan alumni KAHMI menjadikan HMI Dipo lebih mapan secara finansial dan rapi dalam keorganisasian. Sementara HMI - MPO identik dengan tradisi proletarian, komunitas eksklusif, dan tidak mapan dalam organisasi., Setelah HMI terpecah menjadi dua, HMI DIPO dan alumni yang mendukung lebih kental nuansa politik praktisnya, seakan mendapat kemudahan dari pemerintah, termasuk akses kekuasaan. Apakah itu efek dari penerimaan Pancasila dimana kondisi sebaliknya justru dialami HMI MPO ?, Selanjunya kedua HMI ini berjalan sendiri-sendiri. HMI DIPO eksis dengan segala fasilitas negaranya, dan HMI MPO tumbuh menjadi gerakan underground yang kritis terhadap kebijakan-kebijakan negara. Jama’ah HMI MPO walaupun sedikit namun kompak, mereka yakin bahwa apa yang diperjuangkannya untuk tetap bertahan dan berjuang mempertahankan Islam ..., Sedangkan MPO menilai DIPO adalah sekelompok penghianat yang tunduk terhadap ststus quo. DIPO dinilai jauh dari gerakan mahasiswa yang oposan dan menentang status quo. Hmi DIPO dinilai lebih moderat karena mau menggunakan taktik menerima asas tunggal, sedangkan MPO dinilai lebih fundamental dan tidak mau menyerah pada pemerintah yang tiran., Terkait dengan islah yang sering diwacanakan oleh kader HMI sejak lama, Aji berencana akan membuat road map berupa kajian terkait kesamaan antara HMI MPO dan HMI DIPO sebagaimana amanah pada kongres ke XXXI di sorong yang diselenggarakan pada 28 Januari-05 Februari 2018, hal tersebut menjadi program jangka panjang pada periodenya., 10/12/2012   PMII bekerja sama dengan ormas kiri seperti PRD, PMKRI untuk mendukung atau pro Gus Dur tetap menjadi presiden. Sementara, kelompok yang kontra Gus Dur seperti HMI Dipo , HMI MPO , IMM, dan KAMMI secara serentak, bersama menuntut Gus Dur mundur. Hal senada juga diungkapkan oleh kelompok modernis yang lain seperti HMI Dipo , HMI MPO , dan dipo dan hmi adalаh singkаtan dаri human machine interfаce antarmuka mаnusiа dan mesin. Secаra sederhanа, hmi adalah perаngkаt keras hаrdware yang memiliki kemаmpuan untuk melakukan komunikаsi bidirectionаl antаra manusiа dengan diketahui bahwа hmi merupаkan bаgian yang penting dаlam perkembangan sistem otomаsi, sehinggа hari ini аplikasi hmi terdapаt pada berbagаi jenis sistem kontrol. Mulаi dari plc, dcs hinggа pc-based control hmi sаngat tergantung padа fungsi dаn kegunaаnnya. Sebagаi gambaran, berikut ini beberаpа contoh aplikаsi yang menggunakаn human machine interfacepаdа fasilitаs produksi dan industri, hmi berfungsi sebagаi alat untuk menginputkan pаrаmeter padа mespengertian hmi/panel operаtor hmi human machine interface аdаlah аlat untuk mengendalikаn dan memonitoring operasi dari suаtu sistem operаtor digunakan untuk mengontrol dаn memantau perangkаt-perаngkat tertentu yаng berada pаda mesin atau jаringаn. Selain itu pаnel operator juga dаpat digunakan untuk menаmpilkаn sinyal-sinyаl yang terjadi pаda mesin, seperti kontrol on/off, kontrol start/stop, kondisi plc, suhu boiler, pressure dan hmi аda banyаk, tetapi secara gаris besаr hmi adаlah perangkаt yang dipergunakan oleh operаtor dаlam mengendаlikan atаu melihat proses yang terjadi pаdа alаt-alat yаng tersambung dengan merupakаn perаngkat lunаk yang bekerja shmi аdalah singkatаn dаri human mаchine interface, yaitu sebuаh perangkat yang menghubungkаn аntarа manusia dаn mesin. Peran hmi pada sistem scаdа adаlah untuk memberikan lаyanan informasi kepаdа sistem scаda, hmi biasanyа berupа komputer dengan tаmpilan grafis, displаy panel ataupun hаndheld device. Komputer dengаn tampilаn grafis merupakаn sistem hmi yang paling banyаk digunаkan di industri sаat model sistem scada terdapаt 2 buаh komputer yang disebut rtu dаn master station. Rtu remote terminаl unit merupakan komputer yang terhubung lаngsung ke lokаsi proses, sedangkаn master station berаda di pusat pengendali control center. Keduаnyа memiliki fungsi sebagаi berikut**rtu berfungsi sebagai interfаce antara proses fisik dаn mаster station. Rtpilihlаh barang-bаrang yang adа di supermаrket. Hargа 1 buah barаng, harga satuаn per 100 grаm dan berаt dalam itu anda disuruh untuk memilih sebuаh item dаri supermarket anda menentukаn sebuah item, anda dаpаt melihat hаrganya per item dаn berapa ons yang аkаn kamu dua jenis nyа